JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016

Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Informatika yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang...

Diunggah pada Selasa, 11 Oktober 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2015

MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional dan akuntabel sehingga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-...

Diunggah pada Selasa, 28 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2023

Pencabutan Tujuh (7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan simplifikasi regulasi, perlu mencabut 7 (tujuh) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sudah tidak relevan dan/atau bertentangan dengan peraturan perunda...

Diunggah pada Rabu, 20 September 2023

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Terhadap Pihak Tertentu atas Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang

Pasal 12 Pengenaan tarif atas penggunaan sarana dan prasarana di luar peruntukkan Penyelenggaraan Diklat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sewa barang milik negara/daerah. Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tangg...

Diunggah pada Jumat, 22 Juli 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 28 September 2017

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Senin, 22 Januari 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/09/2011 tanggal 9 September 2011

Pedoman Pembangunan Infrastruktur Teknologi Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 5 Pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur Sislasda SFR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009

Tata Cara Memperoleh Izin bagi Lembaga Penyiaran Asing yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia

Lembaga Penyiaran Asing adalah lembaga penyiaran yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan luar negeri dan/atau berpusat di ;uar negeri....

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 5 Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Rabu, 07 September 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat

Pasal 2 Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat telekomunikasi jarak dekat memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Rabu, 08 Mei 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014

Kampanye Pemilihan Umum melalui Penggunaan Jasa Telekomunikasi

Pasal 3 Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan....

Diunggah pada Kamis, 25 Februari 2016

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian