JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 10 Tahun 2005 tanggal 28 Januari 2005

Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Pasal 18 Pemegang sertifikat wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu...

Diunggah pada Senin, 18 Januari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation

Pengelola Rekening Operasional adalah pengelola rekening operasional Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BLU-BP3TI) yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan....

Diunggah pada Rabu, 23 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tanggal 1 Mei 2007

Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri untuk Produk Iklan yang Disiarkan melalui Lembaga Penyiaran

BAB VII ISIMUATAN SIARAN IKLAN Pasal 7 Isi/muatan produk iklan yang disiarkan melalui Lembaga Penyiaran harus sesuai dengan standar maupun kode etik periklanan Indonesia yang dikeluarkan oleh asosiasi yang bersangkutan, serta memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, maupun peraturan perundang...

Diunggah pada Senin, 22 Februari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Pengujian Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan....

Diunggah pada Selasa, 04 September 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik

Kriteria pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Rabu, 02 September 2020

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas

Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan Sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Kamis, 04 Mei 2023

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember; Bendahara Penerima adalah Bendahara penerima Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undang...

Diunggah pada Selasa, 22 September 2015

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023

Kementerian Komunikasi dan Informatika

dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-<...

Diunggah pada Rabu, 19 April 2023

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

Daftar Hitam Penyelenggara adalah daftar yang memuat identitas direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan....

Diunggah pada Rabu, 11 Desember 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 28 November 2013

tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 4 Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan syarat: SOP mudah dilihat dan diakses oleh setiap pegawai; SOP telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai; SOP harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ...

Diunggah pada Senin, 21 September 2015

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian