JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024

Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Masa Transisi

...

Diunggah pada Selasa, 05 November 2024

Pedoman Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika

...

Diunggah pada Rabu, 21 September 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022

Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor

Diunggah pada Selasa, 15 November 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Diunggah pada Jumat, 05 Januari 2024

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 -- 2019

; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015--2019; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; memperhatikan memutuskan menetapkan PERATURAN

Diunggah pada Selasa, 12 April 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MONUMEN PERS NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang

Diunggah pada Jumat, 13 Januari 2023

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021

Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication-2020

Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis standar teknologi: Long Term Evolution; dan International Mobile Telecommunications-2020.

Diunggah pada Rabu, 27 Oktober 2021

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 dan 4

dan Persyaratan dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023

...

Diunggah pada Jumat, 02 September 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Microwave Link Titik ke Titik (Point-To-Point)

BAB II PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO Pasal 2 Perencanaan penggunaan Pita Frekuensi Radio untuk Microwave Link Titik ke Titik (Point-to-Point) meliputi: 4 400 – 5 000 MHz; 6 425 – 7 110 MHz; 7 125 – 7 425 MHz; 7 425 – 7 725 MHz; 7 725 – 8 275 MHz; 8 275 &ndash

Diunggah pada Rabu, 24 Juli 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2022

Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Aparatur Sipil Negara

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa untuk menjamin