JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Senin, 12 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta

Pasal 2 Diklat Ahli Multi Media mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan latihan kedinasan program Diploma, pelatihan jangka pendek (vocational training) dan pelayanan produk jasa di bidang keahlian multi media sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber...

Diunggah pada Jumat, 22 Januari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/Per/M.KOMINFO/12/2007 tanggal 19 Desember 2007

Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi

Pasal 2 Hal-bal terkait dengan sistem stasiun jaringan sepanjang menyangkut materi muatan lokal harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Selasa, 20 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005

Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit

ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BHP spektrum frekuensi radio, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Izin Stasiun Angkasa Pasal 3 Izin stasiun angkasa merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Indonesia oleh ...

Diunggah pada Kamis, 29 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020

Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity

perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan pe...

Diunggah pada Kamis, 16 Desember 2021

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/10/2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember; Bendahara Penerima adalah Bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<...

Diunggah pada Kamis, 29 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

dilakukan reformasi regulasi yang salah satunya dilakukan melalui simplifikasi regulasi; bahwa dalam rangka melaksanakan simplifikasi regulasi, perlu mencabut 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sudah tidak relevan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang- ...

Diunggah pada Kamis, 12 Desember 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2022

Akreditasi Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan

Diunggah pada Jumat, 13 Januari 2023

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 September 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

wajib menyerahkan identitas Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas permintaan: Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana tertentu; Penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan...

Diunggah pada Jumat, 12 Juni 2020

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012

tentang Prangko

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Selasa, 22 September 2015

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian