JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

Diunggah pada Kamis, 12 November 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 5 Tahun 2005 tanggal 20 Januari 2005

Penyelenggaraan Jasa Titipan

(Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1984 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276); Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-<...

Diunggah pada Kamis, 29 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pasal 1 Menteri Komunikasi dan Informatika mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda...

Diunggah pada Kamis, 15 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;

Penyelenggaraan Diklat JFPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilaksanakan melalui pembimbingan di tempat kerja oleh pimpinan atau atasan antara lain berupa pemberian tugas, keteladanan, dan bentuk-bentuk lain dalam rangka pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Diunggah pada Rabu, 16 Desember 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tanggal 22 November 2011

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)

LPPPM wajib : memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan; memenuhi kornitmen pernbangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan ...

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

kelancaran pelaksanaan tugas ID-SIRTII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 16 diberikan honorarium yang dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-...

Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013

tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan....

Diunggah pada Senin, 21 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007

Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi

Ketentuan mengenai besaran penyetoran, dan tata cara penarikan KKPU diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 3 Penyediaan KPU telekomunikasi berupa penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di WPUT....

Diunggah pada Selasa, 20 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016

Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan....

Diunggah pada Jumat, 02 November 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016

Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran

Pasal 6 Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka uji coba sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan penelitian nonkomersial....

Diunggah pada Selasa, 26 April 2016

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian