Pencarian

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013

Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

Kerjasama penyediaan Ring Back Tone (RBT) yang dapat diganti dengan potongan lagu, musik, atau suara khas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hubungan business to business untuk mendukung industri nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Diunggah pada Rabu, 30 Mei 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

jenis penyelengaraan dan tujuan penyelenggara; Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disebut ISR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio; Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perunda...

Diunggah pada Kamis, 03 Maret 2016

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Penyiaran

Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Selasa, 26 November 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019

Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran

televisi siaran digital berbasis Digital Video Broadcasting- Second Generation Terrestrial (DVB-T2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b angka 1 wajib memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-...

Diunggah pada Kamis, 22 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016

Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Tata cara perizinan Lembaga Penyiaran yang didirikan untuk keperluan khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Selasa, 12 April 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016

Penyampaian Informasi Kebencanaan Melalui Jaringan Bergerak Seluler

BAB IX SANKSI Pasal 15 Pengirim Informasi Kebencanaan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Senin, 22 Februari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

berikut: Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama Lengkap : Nomor Induk Kependudukan (NIK) : Tempat/Tanggal Lahir : Alamat Lengkap : Nomor Kartu Keluarga : dengan ini menyatakan bahwa untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-<...

Diunggah pada Senin, 27 Juli 2020

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014

Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

BAB IV BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 800 MHz Pasal 9 Penghitungan BHP IPSFR pada rentang frekuensi radio 824-890 MHz mengikuti formula BHP IPSFR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan<...

Diunggah pada Rabu, 07 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 2 BPPPTI mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban universal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan....

Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Jumat, 06 Februari 2015