JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media

Pasal 2 STMM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2022

Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Aparatur Sipil Negara

telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2018 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan akreditasi pelatihan dan peraturan perundang-...

Diunggah pada Jumat, 13 Januari 2023

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2012

Sertifikasi Kecakapan Operator Radio

MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio; bahwa setiap stasiun radio wajib dioperasikan oleh operator radio yang memiliki Sertifikat Kecakapan Operator Radio sesuai peraturan perundang...

Diunggah pada Selasa, 22 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023

Etika Kecerdasan Artifisial

Dasar Hukum Surat Edaran Menteri ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R...

Diunggah pada Selasa, 02 Januari 2024

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

mematuhi Kode Etik sebagai berikut : mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok; memiliki sifat arif dan bijaksana serta selalu mempertahankan sikap mental dan tindakan independen dalam menjalankan tugas sebagaimana. diatur dalam ketentuan peraturan perundan...

Diunggah pada Kamis, 03 Maret 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/4/2007 tanggal 30 April 2007

Oganisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Rabu, 21 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022

Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 11 Pendaftaran sebagai calon PSrE non-Instansi diajukan kepada Menteri melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Kamis, 20 Oktober 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013

Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Video Conference

penyelenggaraan IPTV, perlu adanya penambahan substansi mengenai kamera dalam persyaratan teknis perangkat telekomunikasi video conference sehingga Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 195/DIRJEN/2011 perlu dilakukan penyesuaian, dan sesuai ketentuan peratu...

Diunggah pada Rabu, 26 Agustus 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023

Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia

format Data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya; f. memiliki dokumen elektronik yang berisi rekam jejak (log file) dari proses transaksi Interoperabilitas Data dengan masa simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda...

Diunggah pada Senin, 03 April 2023

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian