Pencarian

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tanggal 9 November 2015

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Apabila dalam 1 buah stasiun radio menggunakan 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungan BHP Frekuensinya sebagai berikut: HDLP = 7.063 Rp/kHz (HDLP, Zona 3, UHF) Ib = 3,060 (Jasa Selular DS-CDMA (IS95)) b = 1.250 kHz (standa...

Diunggah pada Senin, 12 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013

tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial

Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai rencana induk (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF....

Diunggah pada Senin, 21 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tanggal 21 Maret 2007

Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

LPS jasa penyiaran televisi secara analog dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan menggunakan pita frekuensi VHF dan/atau UHF dan harus mengikuti ketentuan International Telecommunication Union (ITU) dan/atau yang berlaku secara nasional....

Diunggah pada Jumat, 25 November 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tanggal 22 November 2011

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)

Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur rencana induk (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF....

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum

Daerah Layanan adalah cakupan layanan stasiun radio untuk frekuensi VHF dan UHF dalam 1 (satu) provinsi dan/atau cakupan layanan stasiun radio untuk frekuensi radio HF lebih dari 1 (satu) provinsi....

Diunggah pada Selasa, 06 November 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 16 Februari 2009

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada pita Ultra High Frequency (UHF

...

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Discounted Cash Flow (DCF); b. Cost Reduction (CR); c. benchmarking; dan/atau d. metode lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sampai dengan ayat 7 ditetapkan oleh Menteri....

Diunggah pada Kamis, 20 Mei 2021