JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/P/M.KOMINFO/7/2005 tanggal 11 Juli 2005

Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia Dalam Rangka Penghematan Energi Nasional

Pasal 2 Pelenggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan....

Diunggah pada Rabu, 28 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 31 Oktober 2008

Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

mematuhi Kode Etik sebagai berikut : mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok; memiliki sifat aril dan bijaksana serta selalu mempertahankan sikap mental dan tindakan independen dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang...

Diunggah pada Senin, 19 November 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014

Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jam kerja dan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu, dengan ketentuan sebagai berikut: Hari kerja yaitu selama 5 (lima) hari kerja mulai dari Senin-Jumat, kecuali diatur lain sesuai dengan peraturan perundang-undang...

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBPPKI dan BPPKI mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Senin, 22 Januari 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 22 Februari 2006

Teknis Penyadapan terhadap Informasi

NOMOR 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 TAHUN 2006 TENTANG TEKNIS PENYADAPAN TERHADAP INFORMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, menimbang bahwa ketentuan teknis penyadapan terhadap informasi untuk keperluan proses peradilan pidana belum diatur di dalam peraturan perundan...

Diunggah pada Selasa, 15 Oktober 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/09/2007 tanggal 20 September 2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMlNFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi

Penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai ketentuan perundang-undangan yang barlaku. Pasal 10B Pelaksana penyedia dapat mengembangkan akses dan Iayanannya di seluruh wilayah blo...

Diunggah pada Selasa, 20 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 28 Oktober 2005

Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi

permintaan : Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana terkait; Menteri yang membidangi telekomunikasi untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi; penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan peraturan perun...

Diunggah pada Kamis, 22 September 2016

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bagian Keempat Perizinan Pasal 11 Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri....

Diunggah pada Selasa, 26 November 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015

Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang diberikan kewenangan untuk menandatanganinya berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Selasa, 28 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan....