JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum

Pasal 8 Setiap alat dan perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum wajib memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Rabu, 11 Mei 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONES...

Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

sertifikasi kompetensi yang merujuk pada: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya; Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Humas; dan ketentuan peraturan perundang-...

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/4/2007 tanggal 30 April 2007

Oganisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III ESELONISASI Pasal 22 Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan struktural eselon II.b....

Diunggah pada Senin, 19 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006

Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan

Pasal 6 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Rabu, 24 Februari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Peneriman Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation

penyelenggaraan telekomunikasi; Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember; Bendahara Penerima adalah Bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-<...

Diunggah pada Rabu, 28 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017

Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation

BAB IV SERTIFIKASI PERANGKAT Pasal 12 Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan radio siaran FM LPP, LPS dan LPK wajib memiliki sertifikat alat dan perangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif tersebut didahului oleh surat perintah untuk m...

Diunggah pada Senin, 16 Agustus 2021

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tanggal 20 September 2006

Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

Tim ANL Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : melakukan kajian hukum dan perundang-undangan di bidang keamanan jaringan internet di Indonesia; mempersiapkan rekomendasi untuk penyusunan regulasi terkait; me...

Diunggah pada Selasa, 20 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2023

Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan

Telekomunikasi Pasal 12 Komunikasi Radio Umum wajib menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi standar teknis yang dibuktikan dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan p...

Diunggah pada Jumat, 22 Desember 2023

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian