JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Microwave Link Titik ke Titik dengan Sistem Digital Hybrid

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLI...

Diunggah pada Rabu, 24 Juli 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015

Persyaratan Teknis Perangkat Next Generation-Synchronous Digital Hierarchy

kewajiban setiap perangkat Next Generation - Synchronous Digital Hierarchy (NG-SDH) dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang memiliki akreditasi dan telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-<...

Diunggah pada Selasa, 28 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA...

Diunggah pada Kamis, 12 Oktober 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015

Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Microwave Link Titik ke Titik (Point-To-Point)

BAB V BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO Pasal 5 Pengguna kanal frekuensi radio untuk sistem Microwave Link Titik Ke Titik (Point-To-Point) dikenakan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga...

Diunggah pada Senin, 21 Agustus 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunasi

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III ESELONISASI Pasal 21 Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan struktural Eselon II.b....

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tanggal 27 April 2009

Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

Tata cara dan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Selasa, 15 Oktober 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 11 Januari 2012

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang...

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015

Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara p...

Diunggah pada Selasa, 28 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013

Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik

bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik; bahwa dokumen perkantoran sebagai salah satu bentuk informasi elektronik sekurang-kurangnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan peraturan perunda...

Diunggah pada Rabu, 26 Agustus 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd....

Diunggah pada Rabu, 30 Mei 2018

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian