JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/ 1 /2012 tanggal 13 Januari 2012

Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Negara, maka pengelolaan Barang Milik Negara perlu diselenggarakan secara profesional dan akuntabel sehingga harus dikelola secara tertib, efektif, transparan dan bertanggung jawab; bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas barang yang dikelolanya dan implementasi terhadap peraturan perundangan...

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/P/M.KOMINFO/4/2007

Perubahan atas Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/P/M.KOMINFO/3/2007 Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Penyiaran Swasta, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Alokasi dan Penggunaan Frekuensi LPS yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebelum ditetapkannya peraturan ini dan melakukan penyesuaian mengikuti ketentuan-ketentuan perund...

Diunggah pada Selasa, 15 Oktober 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2013

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan p...

Diunggah pada Kamis, 03 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi Berbasis Internet Protocol pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas

Pasal 2 Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat penyadapan yang sah atas informasi yang berbasis internet protocol dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undan...

Diunggah pada Senin, 10 Agustus 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 8 Maret 2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 Mhz

Penggunaan kanal cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpegang pada prinsip penggunaan frekuensi radio secara tertib, efektif, dan efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Kamis, 22 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 22 Mei 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri

Pemohon membayar biaya penetapan Balai Uji yang besarannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan....

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 20 November 2012

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima (Set Top Box) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation

Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air), Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LP3M) wajib menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan per...

Diunggah pada Jumat, 23 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd....

Diunggah pada Rabu, 11 Januari 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017

Penggunaan Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 900 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Pasal 6 Pengguna Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi ketentuan: larangan menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference); batasan emisi spektrum (spectrum emission mask) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;...

Diunggah pada Rabu, 27 September 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020

Penggunaan Spektrum Frekunsi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz

BAB III KOORDINASI PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 23 GHz Pasal 4 Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib: memenuhi persyaratan teknis alat dan/atau perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ...

Diunggah pada Kamis, 16 Desember 2021

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian