JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016

Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2016 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBL...

Diunggah pada Selasa, 11 Oktober 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/12/2010

Pengalihan Urusan Penagihan dan/atau Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang komunikasi dan informatika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini....

Diunggah pada Kamis, 14 Juli 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2020

Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomuniasi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran

PLATE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd....

Diunggah pada Jumat, 04 September 2020

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/3/2007 tanggal 27 Maret 2007

Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi

BAB III SANKSI Pasal 3 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Selasa, 05 November 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/M.KOMINFO/10/2005

Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi

BAB III SANKSI Pasal 3 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Diunggah pada Kamis, 29 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018

Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia

RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd....

Diunggah pada Selasa, 06 November 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015

Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 3 Pengguna spektrum frekuensi radio wajib menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Bagian Kedua Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 4 Setiap pemancaran spektrum frekuensi radio yang...

Diunggah pada Jumat, 02 November 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

Pembayaran melewati tanggal 18 Maret setiap tahunnya akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4 Cukup jelas. Pasal 6B Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas....

Diunggah pada Selasa, 15 Desember 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/10/2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan

Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia; Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) adalah sebagai alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perund...

Diunggah pada Kamis, 29 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dalam perizinan, pemilik izin penyelenggaraan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ...

Diunggah pada Senin, 01 Februari 2021

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian