JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015

Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa penggunaan alat dan perangkat yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan pe...

Diunggah pada Selasa, 28 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Senin, 14 Januari 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

Untuk jenis layanan logistik dan layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d yang prosesnya terkait dengan kewenangan instansi lain, proses perizinannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 7 Desember 2011

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/05/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

Tim Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : melakukan kajian hukum dan perundang-undangan di bidang keamanan jaringan internet di Indonesia; mempersiapkan rekomendasi untuk penyusunan regulasi terkait; m...

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III LOKASI Pasal 8 BPPTIK berlokasi di Bekasi. BAB IV ESELONISASI Pasal 9 Kepala BPPTIK adalah jabatan struktural eselon ...

Diunggah pada Jumat, 23 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

dihasilkan oleh pelaksanaan pengamanan dan penanganan insiden, laboratorium, simulasi, riset dan pengembangan; kegiatan penyajian, pertukaran dan pelaporan hasil kegiatan analisis dan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perunda...

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undang...

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012

tentang Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency Pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII Dan Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial

Kanal transisi televisi siaran digital teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai kanal untuk keperluan televisi siaran digital teresterial yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersedia dan dapat digunakan....

Diunggah pada Kamis, 22 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/10/2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi

mendapatkan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi yang merupakan PNBP; 2 Surat Pemberitahuan Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah sebagai alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perund...

Diunggah pada Kamis, 29 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012

tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi

Pasal 2 Pengoperasian teknologi yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) wajib: memenuhi batasan emisi spektrum (spectrum emission mask) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakuka...

Diunggah pada Kamis, 03 Desember 2020

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian