Pencarian

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012

Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh

V SANKSI DAN PENGHARGAAN Pasal 23 Setiap penyelenggara jasa yang tidak memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan sesuai tolok ukur untuk setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi denda yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-...

Diunggah pada Selasa, 05 November 2019

Peraturan Bersama MenkumHAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Thn 2015 tanggal 2 Juli 2015

Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesum dengan ketentuan peraturan perundang...

Diunggah pada Kamis, 22 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2014

Pedoman Evaluasi Program Penyediaan Akses dan Layanan Telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi

Melanjutkan program penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dilaksanakan melalui proses pemilihan penyediaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 7 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksa...

Diunggah pada Senin, 10 Agustus 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012

tentang Prosedur Koordinasiantara Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menerapkan Personal Communication System 1900 dengan Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Universal Mobile Telecommunication System

BAB IV SANKSI Pasal 13 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan....

Diunggah pada Senin, 21 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014

Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut: Penyelenggara Sistem Elektronik tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang...

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2013

tentang Layanan Jelajah (Roaming) Internasional

Bergerak Seluler yang menyediakan layanan jelajah (roaming) internasional yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan peru...

Diunggah pada Rabu, 11 Desember 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014

Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz – 160,5 kHz

BAB V PERIZINAN Pasal 14 Setiap penyelenggara radio siaran AM - MF wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/06/2009 tanggal 15 Juni 2009

Penetapan Pita Frekuensi radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi radio 5.8 GHz

Alat/perangkat telekomunikasi yang akan digunakan pada pita frekuensi radio 5.8 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat alat/perangkat sesuai ketentuan perundang-undangan....

Diunggah pada Rabu, 08 Mei 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2023

Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial

BAB III PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIFAT SEMENTARA Pasal 40 Selain untuk keperluan jasa penyiaran radio, pita frekuensi radio VHF Band II dapat ditetapkan untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Diunggah pada Senin, 11 September 2023

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 21 April 2008

Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Lokal

VI SANKSI DAN PENGHARGAAN Pasal 41 Setiap penyelenggara jasa yang tidak memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan sesuai tolok ukur untuk setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi denda yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang...

Diunggah pada Senin, 19 November 2018