JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tanggal 21 Maret 2007

Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

3 ayat (2), Pasal 7 ayat (11), dan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan

Diunggah pada Jumat, 25 November 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tanggal 20 September 2006

Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

Lembaran Negara Nomor 3881); Peraturan Pernerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Diunggah pada Selasa, 20 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/03/2008 tanggal 3 Maret 2008

Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara

negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi masih belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Diunggah pada Selasa, 15 Oktober 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Diunggah pada Kamis, 03 Maret 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

135/M.SM.04.00/2017 tanggal 16 Mei 2017 hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang

Diunggah pada Kamis, 12 Oktober 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2014

Pedoman Evaluasi Program Penyediaan Akses dan Layanan Telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi

tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

Diunggah pada Senin, 10 Agustus 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009

Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi

dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6), Pasal 36 huruf g dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Terhadap Pihak Tertentu atas Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang

melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara

Diunggah pada Jumat, 22 Juli 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/5/2008 tanggal 05 Mei 2008

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 18/PER/M.KOMINFO/5/2008 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS menimbang bahwa pendidikan dan pelatihan (Diktat) Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas diperlukan untuk memenuhi kompetensi

Diunggah pada Senin, 19 November 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012

tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta,

Diunggah pada Selasa, 12 April 2022

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian