JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2019

Ikatan Dinas Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

JOHNNY GERARD PLATE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd....

Diunggah pada Rabu, 30 Maret 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tanggal 9 November 2015

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 13 Terhadap jenis PNBP yang berasal dari sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi berupa pengujian lapangan, terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dikenai biaya transportasi dan biaya akomodasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan....

Diunggah pada Senin, 12 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 Tanggal 11 Juni 2014

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

Penggunaan Penomoran 6.1 Pengguna penomoran telekomunikasi yang telah mendapatkan penetapan penomoran wajib melaporkan penggunaannya kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika setiap 1 (satu) tahun sejak ditetapkan atau dalam jangka waktu yang 9 ditentukan dalam peraturan perunda...

Diunggah pada Jumat, 08 April 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2012 tanggal 7 September 2012

tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular

XI SANKSI DAN PENGHARGAAN Pasal 33 Setiap penyelenggara jasa yang tidak memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan sesuai tolok ukur untuk setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi denda yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang...

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perund...

Diunggah pada Selasa, 12 April 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tanggal 21 Maret 2007

Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pengurusan proses penetapan frekuensi atau Izin Stasiun Radio (ISR); Pengurusan perizinan lainnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pelaksanaan pembangunan infrastruktur; Pel...

Diunggah pada Jumat, 25 November 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013

Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio pada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang diberikan kewenangan untuk menandatanganinya berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang – undangan....

Diunggah pada Kamis, 03 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 30 Desember 2010

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet

kelancaran pelaksanaan tugas ID-SIRTII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 16 diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan pe...

Diunggah pada Kamis, 14 Juli 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 April 2013

Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Lokal

VII SANKSI DAN PENGHARGAAN Pasal 40 Setiap penyelenggara jasa yang tidak memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan sesuai tolok ukur untuk setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi denda yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan...

Diunggah pada Selasa, 05 November 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014

Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit dan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit

Direktorat Jenderal mempublikasikan hasil penilaian pencapaian standar kualitas pelayanan Penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Senin, 11 November 2019

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian