JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013

Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Diunggah pada Senin, 05 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/Per/M.KOMINFO/12/2007 tanggal 19 Desember 2007

Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi baru.

Diunggah pada Selasa, 20 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/8/2009

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

INFORMATIKA menimbang bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Diunggah pada Selasa, 15 Oktober 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tanggal 9 September 2008

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 94 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon

Diunggah pada Selasa, 05 November 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008 tanggal 9 September 2008

Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Diunggah pada Kamis, 03 Maret 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012

Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3

Diunggah pada Selasa, 12 April 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan

Diunggah pada Jumat, 06 Februari 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019

Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional pada Penyelenggaraan Telekomunikasi

1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015

Diunggah pada Selasa, 05 November 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/07/2010 tanggal 30 Juli 2010

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika dipandang perl u menyusun Standar Operasional Prosedur setiap kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Inforrnatika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan hurl.l f b, perlu rnenetapkan F'eraturarl Menteri

Diunggah pada Selasa, 15 Oktober 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Diunggah pada Rabu, 02 Juni 2021

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian