JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

Pasal 7 Bakohumas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c berkoordinasi dengan institusi terkait lainnya.

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/Per/M.Kominfo/01/2012 tanggal 10 Januari 2012

Formula Tarif Layanan Pos Komersial

Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER

Diunggah pada Selasa, 22 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Diunggah pada Rabu, 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019

Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015

Diunggah pada Senin, 05 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012

tentang Prosedur Koordinasiantara Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menerapkan Personal Communication System 1900 dengan Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Universal Mobile Telecommunication System

Negara; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan

Diunggah pada Senin, 21 September 2015

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pelindungan Data Pribadi

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka

Diunggah pada Rabu, 19 Oktober 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tanggal 31 Agustus 2009

Penyelenggaraan Amatir Radio

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4974); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 25 Mei 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing

Kementerian Negara; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 2003 tentang Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyusunan Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan / Peraturan Menteri

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat

Diunggah pada Rabu, 19 Agustus 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menimbang a.bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan

Diunggah pada Selasa, 15 Desember 2015

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian