JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 43 Tahun 2025

Standar Teknis Perangkat Telekomunikasi Free Space Optics

...

Diunggah pada Selasa, 11 Maret 2025

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 15 Tahun 2025

Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

...

Diunggah pada Kamis, 23 Oktober 2025

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2025

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika

...

Diunggah pada Jumat, 23 Mei 2025

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 30 Desember 2010

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007

Komunikasi dan Informatika Nomor: 31 /PER/M.KOMINF0/0912008; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; Peraturan

Diunggah pada Kamis, 14 Juli 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007

Sewa Jaringan

/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/P.

Diunggah pada Senin, 19 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012

Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000

Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz adalah Pita Frekuensi Radio 1920-1980 MHz yang berpasangan dengan 2110-2170 MHz untuk moda FDD serta Pita Frekuensi Radio 1880-1920 MHz dan 2010-2025 MHz untuk moda TDD.

Diunggah pada Selasa, 18 Juli 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 4 Pelaksanaan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib dilakukan paling lambat 30 April tahun berikutnya. Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilakukan per triwulan atau per semester.

Diunggah pada Selasa, 22 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012

Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh

2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; Peraturan Menteri

Diunggah pada Selasa, 05 November 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 22 Mei 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri

Kementerian Negara; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 2003 tentang Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyusunan Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan / Peraturan Menteri

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tanggal 27 April 2009

Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan

Diunggah pada Selasa, 15 Oktober 2019

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian