JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 25 April 2013

Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency Pada Zona Layanan I dan Zona Layanan

ayat (1) diperlukan ketersediaan kanal transisi televisi siaran digital teresterial.

Diunggah pada Kamis, 22 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012

tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi

Pasal 6 Mekanisme koordinasi dalam penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz yang dilakukan untuk kondisi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan/atau untuk kondisi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui sinkronisasi transmisi data yaitu dalam bentuk pengaturan : jam

Diunggah pada Kamis, 03 Desember 2020

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013

Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Video Conference

Pasal 2 Penilaian terhadap kewajiban setiap perangkat telekomunikasi video conference dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang memiliki akreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya

Diunggah pada Rabu, 26 Agustus 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tanggal 25 September 2006

Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah

Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas, Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas; a.

Diunggah pada Senin, 22 Februari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013

tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 9 Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b pada hari yang sama, Tunjangan Kinerjanya dipotong 3% (tiga perseratus).

Diunggah pada Rabu, 24 Februari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2019

Ikatan Dinas Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penandatanganan Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh: a. CPNS PKN STAN; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian lingkup Kementerian atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika. Perjanjian Ikatan Dinas dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk: a.

Diunggah pada Rabu, 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013

tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE Kemkominfo menyelenggarakan fungsi: penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement; pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya; pelaksanaan

Diunggah pada Senin, 21 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2014

Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Kontak (Contact Smart Card)

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS KARTU CERDAS KONTAK (CONTACT SMART CARD) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa konvergensi teknologi informasi telah menciptakan interopabilitas

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 20 Desember 2011

Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Infromatika

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTEREIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Diunggah pada Jumat, 23 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional

Nomor B/749/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Usul UPT dan Sekretariat Komisi Dewan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan menetapkan PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MONUMEN PERS NASIONAL.

Diunggah pada Rabu, 21 Oktober 2015

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian