JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/ 1 /2012 tanggal 13 Januari 2012

Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Nomor 4609) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016

Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 11 Laporan atau Pengaduan masyarakat mengenai adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditulis dalam Laporan Kejadian.

Diunggah pada Selasa, 28 Juni 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014

Kampanye Pemilihan Umum melalui Penggunaan Jasa Telekomunikasi

Pasal 4 Materi kampanye Peserta Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi berupa pesan dan/atau informasi yang meliputi visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Pasal 5 Waktu dan tanggal pelaksanaan Kampanye Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diunggah pada Kamis, 25 Februari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Penyiaran Indonesia Pusat guna mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 9 ayat (4), maka dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; bahwa berdasarkan

Diunggah pada Kamis, 03 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2013

tentang Layanan Jelajah (Roaming) Internasional

Informasi yang disediakan melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pengguna dengan tidak dikenai biaya. Dalam memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, pengguna tidak dikenai biaya.

Diunggah pada Rabu, 11 Desember 2019

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009

Pos

Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Diunggah pada Selasa, 26 November 2019

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 7 Ketentuan ayat 2 ayat 3 ayat 5 ayat 6 ayat 7 dan ayat 8 Pasal 43 diubah di antara ayat 7 dan ayat 8 Pasal 43 disisipkan 1 satu ayat yakni

Diunggah pada Kamis, 22 Desember 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014

Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Direktur adalah Direktur yang membidangi e-Business. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eseslon I Kementerian Negara; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013

Pengelolaan Nama Domain

Bagian Kedua Registri Nama Domain Paragraf 1 Umum Pasal 7 Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Generik dan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.