JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperhatikan memutuskan menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Diunggah pada Kamis, 05 November 2015

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Penyiaran

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru; mengingat Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat

Diunggah pada Selasa, 26 November 2019

Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKN Nomor 39 dan 31 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/03/2010 tanggal 11 Maret 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat

/ P Tahun 2009 tentang I(abinet Indonesia Bersatu II; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 48/P Tahun 2009 tentan g Penetapan Anggota Komisi Inforrnasi Pusat Periode Tahun 2009 - 2013; Peraturan Menteri Kcimu nikasi , dan Informatika Nomor 25/ PER/ M.KOMINFO/7 / 2008, tentang Organisasi dan

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.

Diunggah pada Selasa, 26 November 2019

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Informasi dan Transaksi Elektronik

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN

Diunggah pada Selasa, 14 April 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 11 Januari 2012

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 6 Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam lingkungan Unit Kerja serta lingkungan Kementerian secara keseluruhan yang mempengaruhi efektivitas SPI.

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; memperhatikan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/749/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Usul UPT dan Sekretariat Komisi/Dewan

Diunggah pada Senin, 22 Januari 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2012

Sertifikasi Kecakapan Operator Radio

Pasal 4 Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Diunggah pada Selasa, 22 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014

Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 6.