JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 100 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal

Diunggah pada Selasa, 22 Oktober 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Laporan masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan sebelum kapal berbendera asing memasuki wilayah perairan Indonesia.(3). Laporan ke luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan saat kapal berbendera asing keluar dari wilayah perairan Indonesia. Pasal 8 .

Diunggah pada Jumat, 06 Februari 2015

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Anggota Jaringan adalah : a. Biro Hukum dan atau Perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian Hukum dan peraturan perundang-undangan : 1 Kantor Menteri Koordinator; 2. Kantor Menteri Negara; 3. Departemen; 4. Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;; 5.

Diunggah pada Kamis, 05 November 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Diunggah pada Kamis, 15 Oktober 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan

Diunggah pada Rabu, 27 November 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media

Pasal 6 Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. Pembantu Ketua yang selanjutnya disebut Puket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 2 Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Kemkominfo.

Diunggah pada Kamis, 03 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/02/2011 tanggal 18 Februari 2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan penyesuaian status kelembagaan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/749/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Usul UPT dan Sekretariat Komisi/Dewan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; memutuskan menetapkan PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Diunggah pada Jumat, 23 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014

Persyaratan Teknis Perangkat Integrated Receiver/Decoder

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT INTEGRATED RECEIVER/DECODER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Diunggah pada Kamis, 22 Agustus 2019

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian