JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013

Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

masa laku 6 (enam) bulan.

Diunggah pada Rabu, 30 Mei 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2012

Klasifikasi Arsip Kementerian Komunikasi dan Informatika

2009 tentang Klasifikasi Arsip Departemen Komunikasi dan Informatika bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Komunikasi dan Informatika; mengingat Undang-Undang Nomor 11

Diunggah pada Jumat, 23 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap Penyelenggara Telekomunikasi

Pasal 3 Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: penyelenggara jaringan telekomunikasi: penyelenggara jaringan tetap: a) penyelenggara jaringan tetap lokal: 1) penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit-switched; 2) penyelenggara jaringan tetap lokal

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 48/P Tahun 2009 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Pusat; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010, tentang

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers

Komisi Dewan Pers; bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pers; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

BAB IV PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH Pasal 5 Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal.

Diunggah pada Rabu, 06 April 2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012

Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Ultra High Frequency Pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V,

BAB II PELAKSANAAN TRANSISI UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTERIAL Pasal 3 Dalam rangka transisi televisi siaran digital teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperlukan ketersediaan kanal transisi televisi siaran digital teresterial.

Diunggah pada Kamis, 22 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012

tentang Prangko

huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Prangko; mengingat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

Diunggah pada Selasa, 22 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011

Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta

Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; memperhatikan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/749/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Usul UPT dan Sekretariat Komisi/Dewan di lingkungan

Diunggah pada Jumat, 22 Januari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 Tanggal 27 Juni 2014

Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Bagian Ketiga Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Pasal 7 Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis.

Diunggah pada Senin, 14 Januari 2019

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian