JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 614 Produk Hukum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014

Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam tema pengawasan unggulan yang menjadi kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal bersama unit organisasi Eselon I.

Diunggah pada Kamis, 15 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 42 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa dengan penetapan Undang-Undang Nomor 5

Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2014 tanggal 18 Juni

Penetapan Bank Indonesia Rate untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2014

...

Diunggah pada Senin, 10 Agustus 2015

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 686 Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014

Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika

...

Diunggah pada Senin, 10 Agustus 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013

tentang Tarif Layanan Pos Universal

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Diunggah pada Kamis, 25 Februari 2016

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013

Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Alat telekomunikasi berbasis kabel adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi yang menggunakan kabel.

Diunggah pada Senin, 14 Januari 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013

Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN INTEROPERABILITAS DOKUMEN PERKANTORAN BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa penggunaan

Diunggah pada Rabu, 26 Agustus 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/

ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, menimbang bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio harus memperhatikan

Diunggah pada Senin, 21 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 42 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008, Tambahan Lembaran

Diunggah pada Rabu, 30 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08 /PER/M.KOMINFO/03/2012 tanggal 20 Maret 2012

Tata Cara Pelaksanaan Pos Market Surveillance

...