JDIH Kemkomdigi - Pencarian

Terbaru Terpopuler

Menampilkan 10 dari 317 Produk Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan....

Diunggah pada Rabu, 24 Januari 2024

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap Penyelenggara Telekomunikasi

Sanksi Denda adalah sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau izin penyelenggaraan telekomunikasi. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional....

Diunggah pada Kamis, 30 Juli 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015

Pelaksanaan Partisipasi Publik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan dan Evaluasi Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam memberikan Partisipasi Publik, Partisipan menggunakan Kanal Partisipasi Publik yang dapat dilakukan secara: langsung; tidak langsung; dan/atau daring Kanal partisipasi Publik secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tatap muka dengan Satuan Kerja berdasarkan ...

Diunggah pada Selasa, 10 November 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 3 April 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/ IPTV)

Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup, Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tergabung dalam Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan ...

Diunggah pada Selasa, 25 April 2017

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 09 /PER/M.KOMINFO/03/2012 tanggal 28 Maret 2012

Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012

MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan Negara, maka pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional dan akuntabel sehingga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-...

Diunggah pada Jumat, 23 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013

tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial

multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan; menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan, serta sarana prasarana pendukung penyiaran digital lainnya; menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundan...

Diunggah pada Senin, 21 September 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013

Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal

BAB III PENYEDIA JASA AKSES INTERNET TANPA KABEL WIRELESS Pasal 5 Penyedia jasa akses internet tanpa kabel (wireless) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh BPPPTI...

Diunggah pada Senin, 05 Oktober 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tanggal 31 Agustus 2009

Penyelenggaraan Amatir Radio

Besarnya biaya IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seluruhnya disetor ke Kas Negara....

Diunggah pada Kamis, 08 Agustus 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019

Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wavelength Division Multiplexing

Pasal 3 Penilaian terhadap pemenuhan kewajiban dari setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi wavelength division multiplexing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Rabu, 09 Oktober 2019

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017

Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi

Pasal 2 Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....

Diunggah pada Senin, 14 Januari 2019

Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Tahun Ini
Total

Pencarian