Konstitusional Review

1. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) (Pemohon I)
2. Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) (Pemohon II)
3. Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) (pemohon III)
4. Muhammad Djufryhard (Pemohon IV)
5. Desiana Samosir (Pemohon V)

Permohonan Pengujian undang-undang di MK

Adapun pihak-pihak pembentuk undang-undang adalah :

1. DPR RI
2. Pemerinta RI Cq Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Telah diputus dengan amar

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU KIP bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidk dimaknai “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 oleh sembilan Hakim Konstitusi.