Beranda
Profil
Dasar Hukum
Visi Misi
Struktur Organisasi
SOP
Tentang Kami
Dokumen Hukum
Daftar Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
Tabel Inventarisasi Tahunan
Putusan
Perkara Umum
Konstitusional Review
Artikel/Majalah Hukum
Monografi Hukum
Dokumen Pembentukan PUU
Program Penyusunan PUU
Rancangan PUU
Naskah Akademik/Naskah Urgensi
Hasil Analisis dan Evaluasi PUU
Risalah Pembahasan
Kajian Hukum/Hasil Penelitian Hukum
Partisipasi Publik
Informasi Lainnya
Berita
Infografis
JDIH Kemkomdigi TV
Statistik
Matriks Produk Hukum
Grafik Statistik
English Translation
Larisa
FAQ
Menu
Beranda
Profil
Dasar Hukum
Visi Misi
Struktur Organisasi
SOP
Tentang Kami
Dokumen Hukum
Daftar Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
Tabel Inventarisasi Tahunan
Putusan
Perkara Umum
Konstitusional Review
Artikel/Majalah Hukum
Monografi Hukum
Dokumen Pembentukan PUU
Program Penyusunan PUU
Rancangan PUU
Naskah Akademik/Naskah Urgensi
Hasil Analisis dan Evaluasi PUU
Risalah Pembahasan
Kajian Hukum/Hasil Penelitian Hukum
Partisipasi Publik
Informasi Lainnya
Berita
Infografis
JDIH Kemkomdigi TV
Statistik
Matriks Produk Hukum
Grafik Statistik
English Translation
Larisa
FAQ
Katalog
Detail Produk Hukum
Daftar Inventaris
Unduh PDF
Detail
Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika
[ Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Nomor 41/P/M/KOMINFO/12/2006,
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Desember 2006.
Lamp. : 3 Hlm.
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA – PENETAPAN JABATAN WAJIB LAPOR – DEPARTEMEN KOMINFO
PERMEN
TU MENTERI