Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Judul
Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Nomor
1
Tahun
2021
Tanggal Penetapan
02-07-2021
Tanggal Pengundangan
02-07-2021
Tempat Penetapan
Jakarta
Sumber
-
Bahasa
Indonesia
Lokasi
BIRO HUKUM KOMINFO
Bidang Hukum
Hukum Administrasi Negara
T.E.U BADAN
Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang
Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Organisasi Pengarang Utama
SUBJEK
KETENTUAN TEKNIS - PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Peraturan Terkait
Data belum Tersedia
Dokumen Terkait
Data belum Tersedia
Peraturan Pelaksanaan
Data belum Tersedia
Hasil Uji Materi
Data belum Tersedia
Navigasi Pasal

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 2, Pasal 45 ayat 2, dan Pasal 51 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan National 2000) Telekomunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 770);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62); 2

ERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang meliputi:

  1. ketentuan teknis layanan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  2. ketentuan standar kualitas pelayanan pada Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  3. formula penghitungan agregasi statistik standar kualitas pelayanan pada Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  4. ketentuan tata cara pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  5. ketentuan teknis lainnya Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  6. format laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan
  7. format surat pernyataan penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan ITKP telah memenuhi ketentuan dalam menyalurkan panggilan dari luar wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal in
  8. 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi Dokumen

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 2, Pasal 45 ayat 2, dan Pasal 51 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan National 2000) Telekomunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 770);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62); 2

Memutuskan

Menetapkan

ERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang meliputi:

  1. ketentuan teknis layanan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  2. ketentuan standar kualitas pelayanan pada Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  3. formula penghitungan agregasi statistik standar kualitas pelayanan pada Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  4. ketentuan tata cara pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  5. ketentuan teknis lainnya Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  6. format laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; dan
  7. format surat pernyataan penyelenggara jasa nilai tambah teleponi Layanan ITKP telah memenuhi ketentuan dalam menyalurkan panggilan dari luar wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal in
  8. 3

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

AHMAD M. RAMLI