Perkara Umum

Perkara Nomor: 79/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

 

Penggugat:
Frederick Rachmat

Tergugat:
PT.XL AXIATA Tbk

Turut Tergugat:
Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

Obyek Sengketa:
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindakan Tergugat mengaktifkan fitur pengalihan panggilan dan sinkronisasi sirkuit data pengalihan panggilan yang disetting secara system ke nomor +62818444800 milik Tergugat sehingga diduga Tergugat melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang menggunakan nomor XL milik Penggugat

Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.JKT jo. 256/B/2022/PT.TUN.JKT jo. 205 PK/TUN/2023

 

Penggugat:
Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat

Tergugat:
Menteri Komunikasi dan Informatika

Turut Tergugat:
-

 

Obyek Sengketa:
Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026

Perkara Nomor: 140/G/TF/2022/PTUN.JKT

 

Penggugat:
Humam Anis Baredwan, dkk (14 orang)

Tergugat:
a) Kementerian Kesehatan RI

Turut Tergugat:
-

 

Obyek Sengketa:
Tindakan Pemerintah oleh Tergugat I Bersama dengan Tergugat II berupa kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis Informasi Medis dan Data Pribadi lainnya (Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan)

Perkara Nomor: 424/G/TF/2022/PTUN.JKT

 

Penggugat:
a) Isdaru Pratanto

Tergugat:
Menteri Komunikasi dan Informatika

Turut Tergugat:
-

 

Obyek Sengketa:
Tindakan Pemerintahan berupa pemutusan akses atas 8 (delapan) situs dan platform digital.

Perkara Nomor: 153/G/TF/2022/PTUN.JKT

 

Penggugat:
ST.Suryo Susilo, dkk (9 orang)

Tergugat:
Direktur Jenderal SDPPI Kemenkominfo

Turut Tergugat:
-

 

Obyek Sengketa:
Tindakan Pemerintahan Direktur Jenderal SDPPI Kemenkominfo dalam pencabutan Izin Amatir Radio (IAR)

Perkara Nomor: 170/G/2020/PTUN.JKT

 

Penggugat:
Suntoko, S.Sos, M.Si

Tergugat:
Menteri Komunikasi dan Informatika

Turut Tergugat:
-

 

Obyek Sengketa:
Perkara TUN tentang Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 12/KP.08.02 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos, Msi

Perkara Nomor: 473/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga.JKT.PST

 

Penggugat:
PT GAMETRACO TUNGGAL

Tergugat:
PT Net Satu Indonesia dahulu Sampoerna Telekomunikasi Indonesia

Turut Tergugat:
-

 

Obyek Sengketa:
Sengketa PPN Palapa Ring Paket Tengah

Perkara Nomor: No. 45016/II/ARB-BANI/2022

 

Penggugat:
PT Palapa Ring Barat

Tergugat:
a) Menteri Komunikasi dan Informatika

Turut Tergugat:
-

 

Obyek Sengketa:
Perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Palapa Ring Barat Nomor: 284/M.KOMlNFO/HK.03.02/03/2016 dan Nomor: 002/PRB/PD-DIR/II/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat tanggal 29 Februari 2016 (Perjanjian Kerja Sama) beserta amandemennya. Dalam hal ini berkenaan dengan tidak dibayarkannya tagihan Availibility Payment (AP) Service Level Agreement (SLA) secara penuh sesuai dengan nilai yang ditagihkan oleh Pemohon (yaitu nilai AP SLA ditambah dengan PPN sebesar 10%) dengan alasan nilai pembayaran AP SLA yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sudah termasuk PPN.

Perkara Nomor: No. 44042/VI/ARB-BANI/2021

 

Penggugat:
PT LEN Telekomunikasi Indonesia

Tergugat:
a) Menteri Komunikasi dan Informatika

Turut Tergugat:
-

 

Obyek Sengketa:
Perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Len Telekomunikasi Indonesia Nomor: 286/M.KOMlNFO/HK.03.02/03/2016 dan Nomor: 001/PKS/DU/11/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah tanggal 4 Maret 2016 (Perjanjian Kerja Sama) yang telah diubah sebanyak tiga kali. Dalam hal ini berkenaan dengan tidak dibayarkannya tagihan Availibility Payment (AP) Service Level Agreement (SLA) secara penuh sesuai dengan nilai yang ditagihkan oleh Pemohon (yaitu nilai AP SLA ditambah dengan PPN sebesar 10%) dengan alasan nilai pembayaran AP SLA yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sudah termasuk PPN.

Perkara Nomor: No. 236/PDT.G/2022/PN JKT. PST

 

Penggugat:
a) Menteri Komunikasi dan Informatika

Tergugat:
PT LEN Telekomunikasi Indonesia

Turut Tergugat:
-

 

Obyek Sengketa:
Pembatalan Putusan BANI Perkara Nomor 44042/VI/ARB-BANI/2021 antara PT LEN Telekomunikasi Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan BAKTI