Jakarta- Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital nasional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan daya saing investasi. Hal ini ditegaskan dalam seminar bertajuk “E-Governance in Indonesia: Advancing Services and Accelerating Investment in the New Era” yang diselenggarakan oleh HukumOnline di Jakarta, Rabu (07/05/2025).

Radita Ajie, Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital, menyampaikan bahwa transformasi digital bukan hanya soal adopsi teknologi, melainkan mencakup reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah harus menghadirkan layanan yang efisien, adil, dan mudah diakses. Sistem digital yang dibangun harus menyentuh seluruh lini layanan publik, tidak hanya canggih secara teknis, tapi juga inklusif dan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga negara,” ujar Radita Ajie.

Pemerintah tengah menjalankan program strategis di sektor digital, termasuk pembangunan jaringan fiber optik dan Palapa Ring untuk menjangkau daerah terpencil, dengan target cakupan 90% wilayah dan kecepatan internet minimal 100 Mbps (megabits per second). Implementasi Peraturan Presiden tentang Satu Data didorong untuk integrasi layanan antar-kementerian, sementara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mulai diterapkan bersama pembentukan badan pengawas khusus. Selain itu, pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) diharapkan meningkatkan efisiensi dan keamanan penyimpanan data instansi pemerintah.

Dalam forum tersebut, perwakilan Kedutaan Besar Inggris, Samuel Hayes, memaparkan pengalaman Inggris dalam mengembangkan sistem pemerintahan digital yang mengusung prinsip digital by default, yakni penyediaan seluruh layanan publik secara daring. Ia juga menyampaikan komitmen Inggris dalam mendukung transformasi digital di Indonesia melalui UK Digital Access Program yang telah berjalan sejak 2020, dengan fokus pada peningkatan konektivitas, penguatan literasi digital, serta pemberdayaan kelompok rentan.

Meskipun telah mencatat kemajuan signifikan, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah masih perlu diatasi. Oleh karena itu, Radita Ajie menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, dukungan politik, dan pembenahan sistem lama agar transformasi digital berjalan optimal.

Pemerintah meyakini bahwa dengan kolaborasi internasional, inovasi kebijakan, serta keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat, Indonesia akan mampu membangun ekosistem digital yang tangguh, adil, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara.