Konstitusional Review

Perkara Nomor: 192/PUU-XXIII/2025 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 192/PUU-XXIII/2025 Tahun 2025 Yayang Nanda Budiman vs Pemerintah dan DPR

Pemohon: Yayang Nanda Budiman

Pemberi Keterangan: Pemerintah dan DPR

Obyek Termohon Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Perkara Nomor: 18 P/HUM/2024 Permohonan judicial review PM Kominfo No. 21/2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Pemohon: PT. Mediacitra Indostar

Pemberi Keterangan: Pemerintah dan DPR

Obyek Termohon Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Perkara Nomor: 17/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIX/2021 Pengujian materiil Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pemohon:

1. Rosiana Simon
2. Kok An

Pemberi Keterangan:

DPR dan Pemerintah

Obyek Termohon

Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perkara Nomor: 174/PUU-XXIII/2025 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXIII/2025 Tahun 2025 Ir. H. Komardin, S.H., M.M vs Pemerintah dan DPR

Pemohon: Ir. H. Komardin, S.H., M.M.

Pemberi Keterangan: Pemerintah dan DPR

Obyek Termohon Pasal 17 huruf G, Pasal 17 huruf H, Pasal 18 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Perkara Nomor: 145/PUU-XXIII/2025 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 Tahun 2025 Ikatan Wartawan Hukum, Rizky Suryarandika vs Pemerintah dan DPR

Pemohon:

Ikatan Wartawan Hukum (Pemohon I)

Rizky Suryarandika (Pemohon II)

Pemberi Keterangan: Pemerintah dan DPR

Obyek Termohon Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Perkara Nomor: 13/PUU-XXI/2023 Perkara Permohonan Uji Materiil Register Nomor 13/PUU-XXI/2023, Pasal 15 ayat (2) huruf d UU PERS

Pemohon: Moch. Ojat Sudrajat S

Pemberi Keterangan: DPR dan Presiden

Obyek Termohon Pasal 15 ayat (2) huruf d UU PERS terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 UUD 1945

Perkara Nomor: 13/PUU-XIX/2021

utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIX/2021 Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Pemohon:

Elok Dwi Kadja, S.H.

Pemberi Keterangan:

DPR dan Pemerintah

Obyek Termohon

Penjelasan Pasal 4 ayat (1)  UU Pornografi mengenai larangan produksi, pembuatan, penggadaan, penyebarluasan pornografi.

Perkara Nomor: 137/PUU-XXIII/2025 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXIII/2025 Tahun 2025 Rega Felix vs Pemerintah dan DPR

Pemohon: Rega Felix

Pemberi Keterangan: Pemerintah dan DPR

Obyek Termohon Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Perkara Nomor: 135/PUU-XXIII/2025 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXIII/2025 Tahun 2025 Prof. Dr.rer.soc. Masduki, Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) vs Pemerintah dan DPR

Pemohon:

Prof. Dr.rer.soc. Masduki (Pemohon I)

Amry Al Mursalaat (Pemohon II)

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (Pemohon III)

Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) (Pemohon IV)

Pemberi Keterangan: Pemerintah dan DPR

Obyek Termohon Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Perkara Nomor: 132/PUU-XXI/2023 Uji Materiil UU KIP

Pemohon: Rega Felix

Pemberi Keterangan: Pemerintah dan DPR

Obyek Termohon

Pasal yang dimohonkan:

Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Batu Uji (UUD 1945):

Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F